Cipta Kondisi Harkamtibmas, Kapolres Bima Kota Pimpin Patroli Skala Besar Sinergitas Tiga Pilar

Kota Bima, NTB  – Guna menjaga dan memastikan harkamtibmas di wilayah hukum Polres Bima Kota terjamin kondusifitasnya, tiga pilar giat patroli skala besar.

Patroli skala besar sinergitas tiga pilar yang berlangsung Jum’at (6/5) malam itu, dipimpin langsung Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra.

Baca juga: Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan Sertifikat APL Masyarakat Riau oleh Menteri LHK

Patroli skala besar tiga pilar bersinergi tersebut, diikuti pula Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol Nusra Nugraha dan sejumlah PJU Polres Bima Kota.

Patroli skala besar juga menurunkan kekuatan, 1 Pleton Personil Sat Samapta Polres Bima Kota, 3 Regu Personil Gabungan Ops Ketupat Rinjani 2022, 1 Regu Personil Sat Lantas Polres Bima Kota, 1 Regu Personil Sat Brimob Yon C Pelopor, 1 Regu Personil Kodim 1608/Bima, 1 Regu Personil Kompi Senapan A 742/SWY,   1 Regu Personil Sat Pol PP Kota Bima dan 1 Regu Personil Dishub Kota Bima.

Baca juga: Salim Fakhry Minta Kegiatan Pertambangan di Morowali Harus Sesuai Aturan

Rute patroli skala besar sinergitas tiga pilar, mengambil rute mulai dari Pos Yan kawasan wisata Amahami Kota Bima,   beranjak mengelilingi pertokoan dan pusat keramaian di Kota Bima, kemudian di pelabuhan Laut Bima, Kota Bima, Terminal Kumbe, Kota Bima, Terminal Dara, Kota Bima dan kembali ke Taman Amahami Kota Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra dalam arahannya, patroli skala besar dalam skala besar dalam rangka pengamanan pasca hari raya idul fitri, guna mengantisipasi harkambtibmas dan protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Danrem 162/WB Tinjau Posko Penyekatan PMK di Pelabuhan Kayangan

Ia berharap, seluruh wilayah hukum Bima Kota aman dan tentram. Apabila terdapat kejadian-kejadian yang menonjol, sarannya, segera dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

“Laksanakan patroli ini dengan penuh semangat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan patroli ini, ”ajaknya.(Adb)

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH)